Jakarta — Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, mengungkapkan bahwa organisasinya tengah mempersiapkan peluncuran ARDINDO Apps. Platform ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memodernisasi sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
Bamsoet menekankan bahwa pembaruan sistem pengadaan menjadi hal yang sangat mendesak mengingat besarnya nilai belanja negara serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. ARDINDO Apps dirancang sebagai platform pasar digital yang secara spesifik melayani kebutuhan pengadaan institusi pemerintah.
Melalui satu sistem terpadu, setiap instansi dapat melakukan pencarian produk, proses tawar-menawar harga, transaksi pembelian, penyelesaian pembayaran, hingga pengelolaan dokumen pengadaan secara efisien dan terbuka. Seluruh tahapan menghasilkan jejak digital yang terdokumentasi dengan baik, sehingga mempermudah proses pengawasan maupun pemeriksaan keuangan.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengelola dana publik dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, sistemnya harus terjamin keamanannya, berdaya guna, transparan, dan mudah untuk diperiksa. ARDINDO Apps menjawab kebutuhan ini dengan pendekatan teknologi yang sesuai dengan tantangan pengadaan masa kini,” ungkap Bamsoet dalam pernyataan resminya pada Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat beliau menerima kunjungan jajaran Pengurus ARDIN Indonesia wilayah Jawa Barat di Jakarta pada Selasa (3/2).
Mantan Ketua DPR RI ke-20 ini menjabarkan bahwa keunggulan utama ARDINDO Apps terletak pada kemampuannya mendukung mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan pembayaran Langsung (LS), yang merupakan kebutuhan fundamental dalam proses belanja pemerintah. Selain itu, sistem perpajakan dan kalkulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah terintegrasi secara otomatis sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menekan risiko kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
“Proses pengadaan pemerintah tidak boleh lagi terhambat oleh mekanisme yang lamban dan rentan terhadap kekeliruan administratif. Dengan adanya integrasi pembayaran UP dan LS, serta perhitungan pajak dan TKDN yang berjalan secara otomatis, ARDINDO Apps memungkinkan aparatur pemerintah untuk lebih fokus pada mutu belanja, bukan terjebak dalam persoalan teknis,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu didorong untuk mengadopsi platform yang telah memenuhi kesiapan teknis dan regulasi, sambil meningkatkan kemampuan digital para aparatur agar pemanfaatannya berjalan maksimal.
“ARDINDO Apps merepresentasikan arah baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, efisien, dan memberikan dampak nyata. Apabila digunakan secara konsisten, platform seperti ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutup Bamsoet.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pengurus ARDIN Jawa Barat, di antaranya Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, serta Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
Sumber: detikNews
