JAKARTA — Bambang Soesatyo, yang menjabat sebagai Anggota DPR RI, mantan Ketua MPR RI ke-15, serta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, mengumumkan bahwa ARDIN Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran ARDINDO Apps. Langkah ini dianggap sebagai inovasi strategis dalam mendorong modernisasi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Di tengah nilai belanja negara yang sangat besar serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, pembaruan sistem pengadaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
ARDINDO Apps dikembangkan sebagai platform marketplace pengadaan digital yang secara khusus melayani kebutuhan lembaga-lembaga pemerintah. Dalam satu sistem terpadu, instansi pemerintah dapat melakukan pencarian produk, bernegosiasi harga, memproses transaksi pembelian, menyelesaikan pembayaran, hingga mengelola seluruh dokumen pengadaan dengan cepat dan terbuka. Setiap tahapan proses terekam secara digital, sehingga mempermudah proses pengawasan maupun audit.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah berkaitan langsung dengan pengelolaan dana publik dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, sistemnya wajib aman, hemat, transparan, dan mudah diperiksa. ARDINDO Apps menjawab seluruh kebutuhan tersebut melalui pendekatan teknologi yang sesuai dengan tantangan pengadaan masa kini,” ungkap Bamsoet ketika menerima kunjungan Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta, Selasa (3/2/26).
Dalam kunjungan tersebut, hadir jajaran pengurus ARDIN Jawa Barat, di antaranya Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, dan Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
Bamsoet, yang juga pernah memimpin DPR RI sebagai Ketua ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, memaparkan bahwa keunggulan utama ARDINDO Apps ada pada dukungan terhadap mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS), yang merupakan kebutuhan esensial dalam belanja pemerintah. Selain itu, sistem perpajakan dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah terintegrasi secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi.
“Proses pengadaan pemerintah tidak boleh lagi terperangkap dalam mekanisme yang lambat dan rentan terhadap kekeliruan administrasi. Dengan adanya integrasi pembayaran UP dan LS serta otomatisasi pajak dan TKDN, ARDINDO Apps memungkinkan aparatur pemerintah lebih fokus pada mutu belanja, bukan terjebak pada persoalan teknis semata,” tegas Bamsoet.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bamsoet menekankan bahwa digitalisasi pengadaan harus dilihat sebagai bagian integral dari reformasi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu didorong untuk mengadopsi platform yang sudah matang secara teknis dan regulasi, sekaligus meningkatkan kemampuan digital para pegawai negeri agar pemanfaatannya berjalan maksimal.
“ARDINDO Apps merepresentasikan arah baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, efisien, dan memberikan dampak nyata. Apabila digunakan secara konsisten, platform seperti ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutup Bamsoet.
Sumber: GEMARNEWS
